Sulit Air Krisis yang Tak Dianggap

Minggu, 20 Juli 2008
Satu-persatu orang mulai merasakan krisis air. Namun krisis itu tetap saja masih tak dianggap. Padahal kini air sudah mulai diperjual belikan. Harganya memang masih rendah, namun ke depan kemungkinan juga akan melambung seperti halnya minyak. Jika waktu itu tiba, maka dampaknya lebih mengerikan dari krisis minyak dan gas. Tak ada jalan lain, krisis air harus ditanggapi secara serius dari sekarang.
Laporan Andi Noviriyanti, Pekanbaru andi-noviriyanti@riaupos.co.id Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Hari itu, awal pekan, minggu kedua Juli. Johanes Sinaga (48) berkeluh kesah kepada Riau Pos. Gara-gara air sumur bor yang ada di rumahnya keluar bak air kencing. “Air yang keluar itu seperti air kencing saja. Angin saja yang banyak,” ungkap pria yang sudah enam tahun ini bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.“Sudah dua pekan ini kami susah air. Istriku sudah mengeluh saja. Terpaksa berhemat-hemat air. Baru sekali ini pula, seperti itu. Padahal sebelumnya tidak pernah. Sekali pun kemarau panjang,” ungkap ayah lima anak ini melanjutkan ceritanya. Dia ingat, dulu ketika tidak hujan selama empat bulan berturut-turut, air sumur bornya tetap saja lancar. Bahkan ketika jalan di depan rumahnya sudah berdebu-debu, dia masih punya banyak air untuk menyiram jalan tersebut. Dia mengaku benar-benar tidak habis pikir mengapa sumur bornya tidak lagi lancar mengeluarkan air. “Tak mungkin pompa saya yang rusak. Tetangga-tetangga saya juga kekeringan saat ini,” lanjutnya menjawab pertanyaan Riau Pos yang menduga bahwa pompa Johanes-lah yang rusak. Johanes juga mengelak dugaan bahwa sumur bornya mungkin terlalu dangkal. Dia menyebutkan kedalaman sumur bornya sudah 24 meter. Saat dugaan itu juga ditolak, dugaan dilanjutkan penyebab kekeringan itu adalah tidak adanya daerah hijau atau pepohonan di sekitarnya. Akibatnya air hujan yang ada hanya menjadi air aliran permukaan dan tidak singgah di dalam tanah. Dugaan tidak ada pohon sebagai penyebabnya tidak dibantah Johanes. Menurutnya hal itu bisa terjadi mengingat daerah di sekitarnya kini merupakan kawasan padat penduduk. Kondisi itu diperparah lagi dengan alih fungsi kawasan di tempatnya yang dulu rawa kini menjadi kawasan perumahan. “Bisa jadi juga penyebabnya karena ada kanalisasi di kawasan perumahan saya. Jadi air yang dulu banyak berkumpul di rawa mengalir semua ke kanal dan kawasan menjadi kering,” tambah Johanes memperkirakan kemungkinan lain penyebab kekeringan di rumahnya. Melyati (32), seorang warga di Jalan Kereta Api lainnya yang ditanyai Riau Pos juga mengemukakan dugaan yang sama terhadap penyebab kekeringan di kawasannya. Walaupun setakat ini dia belum merasakan krisis air seperti yang dihadapi Johanes.“Dulu kawasan ini sering banjir, tetapi sejak ada kanal jadi tidak banjir lagi. Tetapi konsekwensinya air menjadi sulit,” urainya.Melyati juga mengakui kalau dulu di kiri kanannya banyak kebun penduduk. Tetapi kini sudah menjadi areal perumahan. Hanya beberapa areal saja, tambahnya, yang saat ini belum dibangun.Satu-persatu orang mulai diperkenalkan dengan krisis air. Johanes dan keluarganya yang dulu tidak mengenal krisis air, kini mulai merasakan. Meskipun baru dua minggu dan masih bisa menampung air yang mengalir kecil itu. Namun ke depan bila tidak ada upaya bersama untuk melestarikan air tanah di sekitarnya, bisa jadi Johanes dan masyarakat lainnya akan benar-benar krisis air.***Indonesia termasuk satu dari sepuluh negara kaya air. Itu sebabnya persoalan krisis air belum begitu berkecamuk. Apalagi di Riau yang kaya dengan sumber air bersih kini masih berstatus surplus air. Akibatnya upaya konservasi dan pelestarian air masih tidak dianggap penting. Air masih dianggap komoditi murah yang tidak berarti. Padahal tanpa terasa saat ini, komoditi yang kini dikenal dengan nama emas biru itu sudah mulai punya harga. Bahkan di Rumbio, Kabupaten Kampar, daerah yang kaya dengan air karena dibelah oleh Sungai Kampar, kini telah mengenal jual beli air. Harganya kini satu jiregen ukuran 35 liter memang masih Rp3500. Namun ke depan, ketika air sudah semakin seret harga komoditas itu juga akan meloncat tajam. Sama halnya seperti saat, harga minyak melambung lebih dari dua ratus kali lipat dalam kurun waktu satu tahun ini. Harga air ke depan diperkirakan juga akan melambung. Mengingat Jacques Diouf, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pernah mengungkapkan saat ini penggunaan air di dunia naik dua kali lipat lebih dibandingkan dengan seabad silam, namun ketersediaannya justru menurun. Penyebabnya tidak saja karena bertambahnya populasi manusia, tetapi juga karena kerusakan lingkungan. Mulai dari intrusi air laut yang mengkontaminasi air tanah sehingga menjadi asin. Pembuangan sampah dan limbah ke badan sungai sehingga air sungai tercemar dan tidak layak digunakan jadi sumber air bersih. Pembabatan hutan dan penebangan pohon yang mengakibatkan air hujan tidak tersimpan dalam tanah tetapi langsung ke sungai dan menuju laut lepas. Di tambah lagi seminisasi besar-besaran akibat pembangunan yang tidak memberikan kesempatan bagi air merembes ke dalam tanah. Semua penyebab krisis air tersebut harus diantisipasi. Deputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Hayati Endang Sukara, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Agung Anggoro, Subdin Sungai, Rawa, Pantai dan Danau Kimpraswil Riau Dadi Komardi memaparkan sejumlah abtisipasi itu. Antipasi dilakukan melalui upaya optimasi pasokan, optimasi penyimpanan dan optimasi penyaluran serta penggunaan. Optimasi pasokan dan menyimpan air berarti peningkatan jumlah air hujan yang masuk ke dalam tanah dan tersimpan. Baik tersimpan di dalam tanah, maupun di sungai dan juga di tempat-tempat air permukaan, seperti danau dan bendungan buatan. Itu ditempuh dengan cara memanenan air hujan sebanyak mungkin. Baik melalui pembuatan kanal-kanal, meningkatkan daerah hijau, dan mengurangi areal yang disemenisasi serta penanaman pohon. Mengingat setiap satu batang pohon mengandung 80 persen air. Terakhir dengan mengoptimasi penyaluran dan penggunaan. Artinya setiap air yang ada harus tepat sasaran dan harus dihemat penggunaannya, karena secara alami komoditas itu meningkat permintaannya seiring bertambahnya penduduk bumi.***

http://www.riaupos.com/v2/content/view/8379/91/

Warga Sapala Mengonsumsi Air Kubangan Kerbau (2-Habis)

Tak Ingin dokter Kabur LagiTERPAKSA itulah yang membuat Desa Sapala, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), hingga menggunakan air sungai yang tercemar kubangan kerbau untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, cuci dan diminum.Semula mereka menganggap, air itu tak berpengaruh pada kesehatan. Namun, mereka baru sadar bahwa air itu tak layak digunakan, setelah seringnya terjadi keluhan sakit perut, diare dan gatal-gatal.Kesadaran itu juga datang dari sejumlah anak-anak, yang sekolah di SMPN 3 Sapala. "Di sekolah mereka belajar tentang kesehatan, sehingga selain pemuda dan tokoh masyarakat, anak-anak juga mengusulkan agar di desa ini dibangun sarana air bersih," kata kades Sapala, Sahni.Sahni yakin, jika ada sarana air bersih di desanya, orang luar yang bertugas --seperti dokter, tentu tak kabur lagi dari Sapala. Upaya membangun sarana air bersih ini, sudah mereka sampaikan kepada Pemkab HSU.Pemkab sendiri menanggapi positif. Oleh pemkab, timpal H Bahran, tokoh masyarakat setempat, mereka diminta membuat proposal permohonan bangunan pengadaan sarana air bersih. Namun, permintaan pemkab itu menjadi kendala bagi warga. Pasalnya, berkali-kali diajukan, selalu proposal itu diminta untuk diperbaiki."Kami kan tidak tahu bagaimana membuat proposal, jadi kemarin karena salah tulis sedikit langsung dikembalikan," keluh Bahran yang terpaksa bolak balik naik taksi air (kelotok) mengurus proposal yang diminta. Padahal, imbuh dia, kebutuhan akan air bersih itu sangat mendesak, mengingat ada 1.536 jiwa penduduk mendambakannya.Jika sarana ini berhasil dibangun menurut Bahran, tak hanya mengatasi kesulitan air bersih di desa Sapala, tapi juga bisa melayani desa perairan lainnya seperti Palbatu, Bararawa, Tampakang, Ambahai dan Paminggir yang kondisinya sama dengan desa Sapala.Sebagai bukti keseriusan warga memperjuangkan sarana air bersih, mereka kini menyiapkan lahan. "Pemerataan pembangunan dari pemerintah HSU sangat kami harapkan, dan kami akan perjuangkan sampai berhasil," imbuh Bahran dibenarkan kades dan warga lainnya.Sementara, Bupati HSU Drs H Fakruddin Msi baru-baru ini berjanji membantu warga Sapala. "Kami akan bangunkan sarana air bersih sistem penyaringan dengan pasir, dan insya Allah dibangun 2005," janji bupati.Bupati juga telah meminta PDAM menyuplai air ke Dermaga Danau Panggang untuk disalurkan melalui perahu-perahu air. Namun, hingga Senin (4/10) ketika BPost berkunjung ke lokasi, warga mengaku belum mendapatkan suplai air bersih itu.Benarkah meminum air terkontaminasi berbagai zat ini tak masalah? "Dari segi kesehatan jelas tidak baik. Selain diare, muntaber, dan penyakit kulit. Lainnya, penyakit dari hewan juga bisa menular lewat konsumsi air," kata dr Dharma Putera Mkm, kepala dinas kesehatan setempat belum lama tadi.Kemungkinan lain, terang dr Dharma, jika ada salah seorang penduduk menderita penyakit hepatitis, maka akan menularkan kepada orang lain lewat kotoran yang ia buang di sungai yang tercemat itu. "Kemungkinan warga lainnya yang mengonsumsi tertular hepatitis B lewat air tadi," imbuhnya. hanani

Kelangkaan Air Bersih Landa 947 Desa

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mencatat kelangkaan air bersih telah melanda 947 desa. Jumlah ini meningkat dari pertengahan Juli lalu yang tercatat 910 desa.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menuturkan pemerintah telah mengirimkan bantuan bagi pemerintah daerah yang sudah kewalahan dengan kelangkaan ini. "Indramayu, Cirebon, dan Boyolali sudah dikirimkan bantuan dari pusat," kata dia dalam konferensi pers "Kekeringan Air" di kantornya, Senin (11/8).Bantuan itu berupa pinajaman truk tangki air dan terminal air yang disesuaikan dengan permintaan pemerintah daerah. Menurut catatan pemerintah, selain ketiga daerah itu bantuan juga sudah dikirimkan ke Bogor, Blora, Sragen, dan Magelang.Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan kelangkaan air bersih ini disebabkan musim kemarau yang tengah melanda Indonesia. Meski menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) kemarau berlangsung hingga Oktober, Budi berpendapat laju penambahan desa yang mengalami kelangkaan air bersih tak akan besar."Dalam satu bulan saja hanya (bertambah) sekitar 3 persen. Laju ini cukup landai," kata dia kepada Tempo usai konferensi pers. Menurut dia, laju penambahan itu tak terlalu berat dan dia memperkirakan laju tak bertambah terlalu besar karena hujan umumnya jatuh di bulan Oktober.Berdasarkan data pemerintah, kelangkaan air banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 353 desa. Jumlah itu disusul Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 121 desa dan 101 desa. Sedangkan di Maluku hanya satu desa yang mengalami kelangkaan air.Rieka Rahadiana
http://www.tempointeraktif.com/read.php?NyJ=cmVhZA==&MnYj=MTMwNDQ5

Biopori dengan Krisis Air Bersih

Dengan semakin banyak daerah yang mengalami kesulitan air bersih kita sebagai mahasiswa terutama kita bergerak dalam kepencintaalaman sudah sewajarnya untuk kita mengatasi masalah ini. masalah krisis air ini sudah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu mengatasinya.

Banyak cara untuk mengatasi masalah krisis air seperti konseravasi daerah tangkapan hujan. konseravsi hutan, dan sebagainya. Salah satu cara yang praktis dan mudah diaplikasikan adalah dengan BIOPORI.Bipori adalah teknologi sederhana tepat guna multi fungsi. Bisa untuk resapan air, bisa untuk mengurangi genangan air, bisa untuk wadah pengomposan, dan tentunya menyuburkan tanah. Tim penemu teknologi tepat guna ini terdiri dari staf pengajar pada Bagian Konservasi Tanah dan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB. Tim diketuai oleh: Kamir R Brata, dengan anggotanya: Wahyu Purwakusuma, Yayat Hidayat, Enny Dwiwahyuni, DP Tejo Baskoro, dan Maspudin. Banyak pujian telah diterima oleh tim ini, berbagai media masa memberitakan tentang penemuan sederhana tapi manfaatnya sangat besar ini. Harian Kompas, Rabu tanggal 5 Desember 2007 menurunkan berita di halaman 26 dengan judul: “Lubang Biopori Bisa Cegah Banjir”. Tim ini menamakan hasil temuannya dengan istilah Lubang Resapan Biopori (LRB). Prinsip LRB adalah lubang di tanah berdiameter 10 cm (bisa lebih) kedalaman 1 meter. Ke dalam lubang dimasukkan sampah organik yang diharapkan akan dimakan oleh organisme yang ada di dalam tanah. Dikatakan di halaman seluas 50 meter persegi bisa dibuat sebanyak 20 sampai 40 LRB, tergantung curah hujan dan sifat kelulusan air dari lapisan tanah setempat.LRB ini sangat cocok untuk daerah yang sangat sedikit tempat resapan airnya seperti di perumahan, kota besar. Dengan membuat LRB, maka akan semakin banyak air yang akan masuk ke dalam tanah sehingga dapat menambah cadangan air tanah dan dapat pula membantu mengatasi masalah banjir dan masalah sampah yang banyak terjadi di kota-kota besar. untuk informasi lebih jelasnya dapat dilihat di alamat: http://www.biopori.com/
http://pasains.mipa.ugm.ac.id/index.php?p=news&newsid=11&area=1

Penanganan Krisis Air

JAKARTA – Dua perlima penduduk dunia saat ini menghadapi krisis air bersih dan sebagian besar penyakit yang menyeret penderita ke bangsal-bangsal rumah sakit dipicu oleh kualitas air yang buruk. Jika krisis air tidak ditangani secara serius maka masa depan akan sangat menakutkan. Sementara privatisasi dan kecanggihan teknologi yang dianggap sebagai solusi terbukti hanya memperlebar jurang kaya-miskin. Krisis air menjadi sorotan utama peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh besok (5/6). Sorotan ini wajar jika melihat hampir setiap hari, berita di berbagai media massa mengabarkan semakin buruknya krisis air yang dihadapi dunia. Di negara berkembang, krisis tersebut terlihat nyata, dipicu dengan kerusakan hutan yang semakin parah, pembuangan limbah industri yang tak terkendali, dan penyedotan sumber-sumber air tanah dalam jumlah besar oleh industri-industri raksasa. Kondisi ini diperburuk dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan menjadi penyebab perubahan iklim. Data terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan perubahan temperatur global 100 tahun ke depan akan mencapai 1,5 – 4,2 derajat Celcius. Peningkatan temperatur ini membawa malapetaka, dunia akan mengalami tambahan 12 juta penduduk terancam kelaparan, lebih dari dua miliar orang kekurangan air, 228 juta jiwa terkena malaria, 20 juta jiwa akan mengalami bencana banjir dan sekitar 2.000 pulau Indonesia dipastikan tenggelam. Namun tanpa harus berprediksi 100 tahun ke depan, perubahan iklim yang terjadi saat ini juga sudah cukup memprihatinkan. Di negara-negara subtropis mungkin perubahan ini ”menguntungkan” karena iklim menjadi lebih hangat dan sejumlah tanaman bisa berkembang biak dalam derajat udara yang lebih tinggi. Namun di negeri-negeri tropis, pergeseran ini merupakan malapetaka karena musim kering akan menjadi lebih panjang. Ketersediaan air dalam suatu ekosistem sebenarnya tergantung pada iklim, fisiografi, vegetasi dan geologi wilayah bersangkutan. Namun dalam semua bidang tersebut, manusia modern telah merusak bumi dan menghancurkan kapasitasnya untuk menerima, menyerap dan menampung air. Pembabatan hutan dan pertambangan telah menghancurkan kemampuan serap yang dimiliki tanah untuk menyimpan air. Sementara pertanian dan hutan monokultur telah mengeringkan ekosistem. Penggunaan bahan bakar minyak juga telah meningkatkan emisi yang memicu perubahan iklim dan menjadi penyebab utama banjir, tsunami serta kekeringan. Semua kondisi tersebut menyediakan persediaan air global per kapita turun dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1970, penurunan ini mencapai 33 persen. Dan data tahun 1998 menunjukkan 208 negara mengalami kekurangan atau kelangkaan air. Angka ini diperkirakan akan bertambah 56 negara lagi pada tahun 2025. Antara tahun 1990 dan 2025, jumlah orang yang hidup di negara tanpa air yang memadai diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 131 juta menjadi 817 juta. Krisis air dunia tidak bisa lagi dianggap enteng. Menurut laporan World Commission on Water tahun 1999, sekitar 1,2 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses pada air bersih. Jumlah itu diperkirakan membengkak menjadi 2,3 miliar pada tahun 2025 bila tidak segera dilakukan usaha signifikan untuk mengatasi masalah kelangkaan air. Sementara jutaan orang tewas akibat penyakit yang disebabkan oleh air kotor, seperti diare, malaria, demam berdarah dan cacingan. Dalam World Water Forum Ketiga di Kyoto bulan Maret lalu, Presiden World Water Council Dr. Mahmoud Abu-Zied bahkan menggambarkan kondisi krisis air sedemikian genting, di mana satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapatkan sanitasi yang layak. Privatisasi Melihat gentingnya masalah ketersediaan air, maka pengaturan penggunaan air menjadi hal serius. Data menunjukkan penggunaan air dunia terbesar dilakukan sektor pertanian (70 persen), kemudian diikuti sektor industri (22 persen) dan domestik (8 persen). Sayangnya, solusi yang dikampanyekan untuk mengatasi kelangkaan air ini cukup unik: menyerahkan pengelolaan air ke pihak swasta alias privatisasi. Dengan privatisasi, air bukan lagi bernilai sosial. Ia telah memiliki nilai ekonomi. Diasumsikan, dengan pengenaaan nilai ekonomi maka orang akan berhemat menggunaan air. Semakin mahal air maka semakin hemat penggunaannya karena orang tidak mau membuang-buang sesuatu yang ia beli dengan uang. Namun benarkah demikian?Resep privatisasi ini tak hanya berlaku pada satu negeri, tapi hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang dibahas di DPR saat ini ditengarai memberikan angin terhadap proyek privatisasi tersebut. Studi kritis yang dilakukan Indonesian Forum on Globalization (INFOG) terhadap RUU SDA dan Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) – program Bank Dunia yang memberi pinjaman sebesar US$ 300 juta pada Indonesia guna mendanai program reformasi menyeluruh dalam sektor air— menunjukkan bahwa RUU SDA sebenarnya kepanjangan tangan dari sejumlah perusahaan transnasional/multinasional (TNC/ MNC) yang bersembunyi di balik baju Bank Dunia.Namun saat dikonfirmasi SH, Erman Suparno, Ketua Panita Kerja Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) dari Komisi IV DPR membantah bahwa kehadiran RUU SDA ini merupakan tekanan Bank Dunia. Ia mengatakan RUU ini lahir dari keprihatinan terhadap pemanfaatan air yang tidak berkelanjutan. Erman bisa jadi benar. Namun ”momok” privatisasi ini juga menghantui warga dunia. Di Afrika Selatan, ”momok” ini bahkan sudah mengancam keberlangsungan hidup warga. Dalam Forum Kyoto pun, hal ini menjadi perdebatan sengit. Mayoritas negara setuju untuk menangani krisis air ini melalui pola partnership (kemitraan) antara publik dan swasta. Namun sebagian kelompok yang kritis, mayoritas dari Non-Goverment Organization (NGO) dan komunitas masyarakat warga, menilai pola tersebut merupakan ”trik” yang digunakan TNC untuk membuka pasar air, menjadikan air sebagai komoditas bisnis. Terlebih lagi, persoalan air sekarang tengah gencar diperjuangkan agar masuk dalam kesepakatan General Agreement on the Trade of Services (GATS), salah satu kesepakatan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tak Cukup Teknologi Selain privatisasi, solusi yang dikampanyekan untuk mengatasi krisis air adalah implementasi teknologi, seperti dam dan pembuatan pipa saluran air. Solusi ini menjadi fokus dalam Forum Kyoto yang membuat sejumlah delegasi kritis merasa dipecundangi. Bagi kelompok ini, teknologi dam dan pipanisasi hanya solusi instan untuk menangani krisis air. Dalam jangka pendek, solusi tersebut mungkin bermanfaat, tapi tidak dalam jangka panjang. Pembuatan dam dipastikan akan membawa serentetan masalah yang tak kalah pelik. Upaya menghambat laju deforestasi hutan, perbaikan ekosistem dengan mengeksploitasi kearifan lokal –pertanian polikultur, menanam tanaman yang tidak boros air adalah beberapa di antaranya— bisa menjadi solusi mengatasi kelangkaan air bersih. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengubah pola produksi dan konsumsi. Membuat peraturan tegas tentang pengolahan limbah, menjalankan seleksi terhadap izin HPH, menindak tegas para pelaku penebangan hutan alam, membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, mencari alternatif bahan bakar fosil, dan sebagainya. Banyak cara yang masih bisa dilakukan untuk menangani krisis air yang jauh lebih menyentuh akar permasalahan, dibandingkan sekadar memberikan solusi instan yang justru memperuncing perseteruan lama, utara-selatan dan kaya-miskin. Jika konsumsi dimaknai sebagai upaya untuk bertahan hidup, bukan untuk meraup keuntungan ekonomi, maka air sebenarnya cukup untuk setiap orang. (SH/fransisca r.susanti)
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/04/ipt01.html

Menangkal krisis air di Kota Kupang, bisakah ?

Menarik apa yang diberitakan dalam Pos Kupang tertanggal 30 September 2004 mengenai hampir mengeringnya salah satu mata air yang menjadi salah satu pemasok air untuk PDAM Kupang di Oepura yang berdampak pada terganggunya kelancaran layanan distribusi air pada para pelanggan. Berita tersebut membuat kita sebagai warga koat Kupang merasa malu hati dan berintrospeksi untuk berbenah diri dan melihat arti strategis sebuah hutan yang berada dibagian hulu Kota Kupang yang berpengaruh dalam menjaga ketersediaan air bagi kelangsungan hidup seluruh warga yang mendiami Kupang. Sedang untuk Dinas Kehutanan di Kupang, berita tersebut seharusnya dijadikan PR (pekerjaan untuk rakyat) untuk tetap selalu menjaga keberadaan hutan berserta fungsinya dan menjadi fokus dan prioritas dalam penanganannya. Dinas Kehutanan bekerja sama dengan PDAM Kab Kupang maupun UPTD Air Bersih Kota Kupang sudah seharusnya mengkaji kembali kenapa banyak mata air yang tadinya tetap mengalir di musim kemarau, namun saat ini sudah mengering. Mungkin penyebabnya karena adanya penggundulan hutan maupun kurang terpeliharanya hutan yang berada dibagian hulu kota Kupang yang menjadi daerah tangkapan hujan (catchment area) karena kurang sadar dan kurang dilibatkannya masyarakat hulu dalam pengelolaan hutan.

Mata air berubah jadi air mata

Keberadaan kawasan hutan di bagian hulu Kota Kupang menjadi strategis, ketika kita membicarakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah akan berhasil apabila mengandaikan pemkab maupun pemkot dan masyarakat mau dan mampu mengelola SDA, dan SDM yang ada mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi , birokrasi yang profesional bebas KKN, adanya akuntabilitas kinerja pemkab maupun pemkot dan kontrol maupun akses dimiliki oleh rakyat terhadap eksekutip, legislatip dan yudikatip. Maka profesionalitas dinas kehutanan dan seluruh potensi yang ada di masyarakat (intelektual, agamawan, LSM, swasta dll) sangat diharapkan dalam mengelola hutan yang ada serta menumbuhkan kembali hutan yang terlanjur menjadi padang alang-alang/ sabana. Keberlanjutan dalam ketersediaan air maupun dalam mendapatkan/mengakses air untuk kebutuhan hidup yang layak, baik untuk minum maupun kebutuhan domestik bagi warga kota harus menjadi fokus layanan publik bagi Pemkab maupun Pemkot Kupang mengingat sampai saat ini layanan yang diberikan terkait dengan ketersediaan air masih jauh dari harapan warga kota.
Juga perlu diantisipasi sejak awal ketika kemungkinan terjadi pertambahan warga Kota Kupang secara cepat dan berlipat yang akan berdampak pada kecukupan penyediaan air bersih.

Salah satu fungsi yang sangat penting dari sebuah keberadaan kawasan hutan adalah kemampuannya menjaga daur hidrologis sehingga dapat membantu ketersediaan air di musim kemarau melalui mata air yang muncul akibat tersimpannya air oleh keberadaan kawasan hutan beserta tegakan pohon, maupun kemampuannya menghindarkan terjadinya banjir ketika musim hujan berlangsung. Air yang merupakan sumber kehidupan bagi mahluk hidup termasuk didalamnya masyarakat kota, keberadaan dan ketersediaannya tidak dapat tergantikan dan mutlak harus terpenuhi. Bahkan syarat mutlak tingkat kualitas kehidupan masyarakat salah satunya adalah ketersediaan air yang memenuhi kualitas layak minum dalam jumlah yang cukup tersedia. Tingkat kesehatan masyarakatpun sangat tergantung dari ketersediaan air yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya untuk keperluan mandi, masak, minum, mencuci dan WC, bahkan untuk ternak yang kita pelihara. Sebaik dan semewah apapun sarana dalam rumah kita, apabila tanpa ketersediaan air yang cukup maka akan mengurangi kenikmatan kita sebagai penghuni.
Demikian pula dalam kaitannya dengan keindahan, kebersihan dan kenyamanan kota, sangat terkait dengan ketersediaan air. Taman kota yang hijau perlu dipelihara melalui penyiraman yang rutin ynag membutuhkan pasokan air yang cukup dan kontinyu, suasana hawa kota yang panas dapat dikurangi dengan adanya air mancur di tengah kota, kolam-kolam yang ditumbuhi bunga teratai dan ikan hias dapat memberi nuansa nyaman dst. Kendaraan roda empat maupun roda dua akan kelihatam bersih kalau dicuci secara rutin dan hal ini membutuhkan ketersediaan air yang cukup.

Maka keberadaan hutan dalam menyangga sebuah kawasan pemukiman sebagai penyedia air sungguh perlu diperhatikan. Jangan sampai kelengahan kita melestarikan hutan menjadi malapetaka yang menyebabkan mata air berubah menjadi air mata yang mengalir, karena susahnya memperoleh kebutuhan dasar berupa air dan kita cenderung melihat itu semua sebagai bencana yang berasal dari ‘Sang Pencipta’.